Sabdatama, Langkah Tepat Sultan

Dalam etikanya, sabdatama tidak bisa serta merta diucapkan raja mataram. Ketika Sri Sultan HB X mengucapkanya beberapa hari lalu, itu artinya ada sesuatu yang dirasa penting untuk segera diselesaikan. Dalam catatan sejarah, sabdatama yang diucapkan Sri Sultan HB X kemarin merupakan sabdatama kedua setelah sebelumnya pernah dilakukan oleh Sri Sultan HB IX.

Secara essensi, sabdatama keduanya memiliki maksud dan tujuan yang sama yakni menjelaskan posisi bumi mataram. Sabdatama yang dilakukan sultan dirasa datang di waktu yang tepat. Peristiwa syakral itu dilakukan sultan HB IX sebagai bentuk sikap tegas keraton menanggapi berlarut-larutnya pembahasan RUUK.

Jika kita menengok dari isi sabdatama tersebut, tampak jelas bahwa keistimewaan dan penetapan bagi DIY merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar. Posisi Kraton Ngayogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman sebagai dwitunggal yang merdeka dan memiliki tatanan sendiri menjadi alasan paling rasional. Meskipun demikian, dengan kebijaksanaanya sultan menegasakan bahwa negri ngayogyakarto tetap akan mendukung NKRI.

Jika kita menelisik lebih dalam isi sabdatama tersebut, ada sebuah kemungkinan terburuk yang bisa terjadi yakni merdekanya yogyakarta sebagai negara. Sebagai putra bangsa, tentu kita tidak mengharapkan jika NKRI retak. Jika itu terjadi, maka pemerintah SBY yang harus bertanggung jawab terhadap rakyat indonesia saat ini dan yang akan datang. Andaikan pemerintah mamahami sejarah, Negri mataram sudah berdiri jauh sebelum lahirnya NKRI, artinya pemerintah pusat sebagai perwujudan dari negri yang baru tidak pantas mengintervensi negri mataram terlalu jauh.

Selama ini pemerintah pusat menginginkan demokrasi hadir di bumi mataram, lalu demokrasi yang seperti apa? Bukankah mayoritas rakyat yogyakarta menghendaki penetapan. Artinya jika pemerintah menolak penetapan sama saja membunuh kesyakralan suara rakyat dalam sistem demokrasi.

Demokrasi dalam arti luas tidak hanya diartikan sebagai pemilihan(dibaca:voting), melainkan sebagai sebuah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan rakyat yogyakarta telah memilih sultan sebagai pemegang pemerintahan yang sah. Artinya selama penetapan itu merupakan kehendak rakyat, maka itu tidak melanggar prinsip demokrasi.

Sudah saatnya pemerintah pusat meninggalkan kepentingan mereka demi lestarinya NKRI. Jangan pernah menganggap penetapan di DIY sebagai noda dalam demokrasi indonesia, tapi jadikan sebagai warna indah demokrasi indonesia.