Langsung ke konten utama

Masyarakat Wajib Mengontrol Media


lpmarena.com, 
Kebebasan pers yang diperjuangkan para aktivis era Orde Baru telah tercapai seiring meletusnya reformasi 98. Tapi kebebasan tersebut justru dinikmati pengusaha media, dengan segala kepentinganya, baik yang bersifat politis maupun ekonomi.
Itulah benang merah yang tergambar dalam Lounching Buku Penumpang Gelap Demokrasi, sebuah kajian liberalisasi media di Indonesia dan Talkshow Berita TV di Hall Udin, Gedung PKKH Universitas Gajah Mada sabtu (28/09). Acara tersebut merupakan salah satu rangkaian dari Festival Media Yogyakarta 2013. Hadir sebagai pemateri Kristiawan selaku penulis buku, Nurjaman Mochtar selaku praktisi media dan Rahmat Arifin dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah(KPID) Yogyakarta.
Dalam pemaparanya Kristiawan menjelaskan banyaknya indeks penurunan kualitas pemberitaan di TV yang disebabkan ditungganginya era kebebasan pers oleh pengusaha media. “Penumpang gelap itu industialisasi media. Padahal yang memperjuangkan kebebasan pers itu kan AJI dan aktivis lainya”, ujarnya.
Aksi dan tuntutan kebebasan pers di Indonesia sendiri semakin parak pasca pemberedelan majalah Editor, Detik dan Tempo pada 1994. Dimana media menuai hasilnya pada tahun 1999, dengan lahirnya undang-undang kebebasan pers.
Ia juga menyayangkan sikap para aktivis waktu itu yang mengutamakan kebebasan pers terlebih dahulu dan mengesampingkan dampak. “Temen-temen waktu itu pengenya bebas dahulu, dampaknya biar difikir belakangan”, imbuhnya.
Sementara Nurjaman Mochtar menganggap fenomena ini lahir akibat kegagalan aktivis dan masyarakat gagal mengontrol kebebasan pers. “Ini konsekuensi logis dari ketidakmampuan kita mengontrol kebebasan ini. Karena yang bermain saat ini ya hukum pasar”, ungkapnya.
Dalam menghadapi kondisi ini, harapan publik untuk menikmati sajian acara yang berkualitas dan independen berada pada punggung Komisi Penyiaran Indonseia(KPI) selaku lembaga yang bertugas mengawasi acara televisi.
Menanggapi maraknya televisi yang menayangkan acara bernuansa politik menjelang 2014 ini, Rahmat Arifin menerangkan pihaknya telah melayangkan surat kepada seluruh televisi untuk menayangkan pemberitaan politis secara proporsional.
“Saat ini kita sedang menyamakan persepsi dengan KPU dan Banwaslu, dimana output nya menghasilkan pedoman perilaku penyiaran. Dan itu akan kita sepakati bersama para pemred”, ujar arifin menambahkan. (Folly Akbar)

Berita ini dimuat di lpmarena.com edisi 29 September 2013

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Musikalisasi Lutung kasarung :Dikemas Modern, Relevan dengan Generasi Kekinian

  Musikalisasi Lutung Kasarung membuktikan bahwa sentuhan modernisasi dapat membuat cerita rakyat tetap relevan dan dinikmati lintas generasi. LUTUNG Kasarung adalah satu dari sekian kisah klasik yang kerap ditampilkan dalam pentas musikal. Namun, kolaborasi Indonesia Kaya-EKI Dance Company memiliki perspektif yang lebih modern. Musikalisasi Lutung Kasarung yang dipentaskan di Galeri Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta itu menyuguhkan kisah legendaris dengan sentuhan lebih segar. Konsepnya dapat memikat generasi muda tanpa meninggalkan akar budaya dan pesan moral. Mengambil latar Kerajaan Pasir Batang, pertunjukan itu mengisahkan seekor monyet ajaib yang menolong Putri Purbasari. Alur klasik itu berkelindan dengan properti canggih di panggung. Salah satunya kehadiran layar LED yang membangun nuansa hutan rimbun, istana, dan dinamika suasana lewat teknologi proyeksi visual. Musik pun begitu. Bebunyian khas Sunda dan musik lain berpadu harmonis dengan irama elektronik serta o...

Ida Budhiati, Mantan Anggota KPU-DKPP yang Rajin Memberikan Edukasi Pemilu

Bicara pemilu, sulit untuk melupakan sosok Ida Budhiati. Perempuan asal Semarang ini cukup lama berkecimpung di lembaga penyelenggara pemilu. Mulai KPU (Komisi Pemilihan Umum) hingga DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).  Nah, apa kesibukannya setelah tak lagi di dua lembaga tersebut? Setelah selesai di DKPP RI tahun 2022, apa aktivitas ibu sekarang? Saya mengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Jadi aktivitasnya ya mengajar di kampus, kemudian diskusi sama mahasiswa. Terus melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dan melakukan penelitian, menulis jurnal ilmiah. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat banyak tuh yang masih berkaitan dengan isu pemilu dan demokrasi. Misalnya apa saja? Kita masih sering bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, DKPP, membangun awareness masyarakat dalam bentuk kegiatan pendidikan pemilih untuk berpartisipasi melakukan pengawasan. Kemudian melakukan advokasi representasi keterwakilan perempuan bersama dengan para penggiat pemilu. Juga me...

Peran Penting Islam Dalam Hukum Humaniter Internasional

 Judul Buku     : Islam dan Hukum Humaniter Internasional Penulis             : Komite Internasional Palang Merah(ICRC) Penerbit           : Mizan Tahun              : 2012 Tebal halaman : XIV + 468 Halaman ISBN               : 978-979-433-696-0 Di dunia ini, benturan peradaban selalu terjadi. Tidak sedikit yang memilih kontak fisik sebagai bentuk penyelesaian. Berbagai peperangan yang bergejolak dan tercatat dalam sejarah telah mengakibatkan berbagai bencana kemanusiaan yang mengenaskan. Tengok saja konflik yang terjadi di palestina hingga saat ini, mulai dari penyerangan membabibuta -tidak mengindahkan masyarakat sipil, hingga perlakuan terhadap tawanan secara tidak man...