Langsung ke konten utama

Sewindu Pasca Konvensi, Ruang Publik Masih Belum Sehat

lpmarena.com, Kondisi ruang publik yang tidak demokratis, menjadi salah satu persoalan yang turut mengiringi perjalanan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga pasca konvensi pada tahun 2004 silam. Ruang yang semestinya menjadi wadah bagi seluruh civitas akademik melakukan dialektika dan transformasi pengetahuan secara setara, pada faktanya masih didominasi birokrat kampus.

Mahasiswa masih diposisikan sebagai objek. Akibatnya, banyak kebijakan kampus yang kerap menggembiri mahasiswa dalam mengekspresikan gagasan maupun kreatifitasnya. Hal ini tidak lepas dari tidak disertakannya mahasiswa dalam merumuskan kebijakan.
Berangkat dari kegelisahan tersebut, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) ARENA menggelar diskusi panel dengan tema “Menyongsong Ruang Publik yang Sehat; Refleksi Sewindu UIN SUKA” di lantai II Gedung Rektorat Lama, Jumat (25/04). Pada diskusi yang didesain mirip Indonesian Lawyer Club (ILC) tersebut, berbagai organisasi mahasiswa seperti KAMMI, KMPD, KPK, FMN, LPM Rhetor, LPM Paradigma dan lain sebagainya turut ambil bagian.

Dalam diskusi tersebut, berbagai kebijakan seperti pembatasan jam malam, sospem yang penuh dokrinasi, hingga desain tata ruang menjadi sasaran kritik para panelis. Sebagaimana yang diutarakan Wiwid, perwakilan dari Front Mahasiswa Nasional (FMN). Menurutnya, kebijakan-kebijakan tersebut sangat membatasi kegiatan mahasiswa. “Padahal, mahasiswa baru bisa fokus berkegiatan itu di malam hari. Siang hari mereka disibukkan dengan kuliah,” ujar Wiwid.
Kekecewaan yang sama juga dirasakan Suhairi, perwakilan dari LPM Rhetor. Baginya, hegemoni dan dominasi yang dilakukan pihak kampus tidak sebatas pada persoalan administrasi, tapi juga tata bangunan. “Lihat bagaimana MP (Multi Purpose) ditempatkan di pinggir jalan agar mudah disewakan, sementara SC (Student Center) sebagai basis kegiatan ditempatkan di pojok, pinggir kali Gajah Wong,” kata pria yang akrab disapa Soe tersebut.

Menanggapi banyaknya kebijakan yang kontra produktif dengan kepentingan mahasiswa, Alfin Ma’ruf selaku perwakilan dari Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) melihatnya sebagai kegagalan kampus dalam melihat paradigma dan realitas yang ada di mahasiswa.
Sementara Azar, perwakilan dari KMPD mencoba memberikan solusi untuk merubah kondisi yang tidak sehat ini. Menurutnya ada dua cara yang bisa ditempuh, pertama melakukan pemberontakan secara perseorangan, kedua melakukan audiensi dengan pihak birokrat. “Dalam Islam ada konsep Ibda’ binafsik, lalu kita juga bisa melawan secara bersama-sama dengan melakukan audiensi”.

Sebelum diskusi panel digelar, LPM ARENA juga membuat antologi buku bertemakan Refleksi Sewindu UIN Suka yang ditulis civitas akademika UIN SUKA, baik yang mewakili organisasi, maupun mahasiswa pribadi.(Folly Akbar)

Berita ini dimuat lpmarena.com edisi 25 April 2014


Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Peran Penting Islam Dalam Hukum Humaniter Internasional

 Judul Buku     : Islam dan Hukum Humaniter Internasional Penulis             : Komite Internasional Palang Merah(ICRC) Penerbit           : Mizan Tahun              : 2012 Tebal halaman : XIV + 468 Halaman ISBN               : 978-979-433-696-0 Di dunia ini, benturan peradaban selalu terjadi. Tidak sedikit yang memilih kontak fisik sebagai bentuk penyelesaian. Berbagai peperangan yang bergejolak dan tercatat dalam sejarah telah mengakibatkan berbagai bencana kemanusiaan yang mengenaskan. Tengok saja konflik yang terjadi di palestina hingga saat ini, mulai dari penyerangan membabibuta -tidak mengindahkan masyarakat sipil, hingga perlakuan terhadap tawanan secara tidak man...
2 komentar
Lanjutkan Baca

Ida Budhiati, Mantan Anggota KPU-DKPP yang Rajin Memberikan Edukasi Pemilu

Bicara pemilu, sulit untuk melupakan sosok Ida Budhiati. Perempuan asal Semarang ini cukup lama berkecimpung di lembaga penyelenggara pemilu. Mulai KPU (Komisi Pemilihan Umum) hingga DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).  Nah, apa kesibukannya setelah tak lagi di dua lembaga tersebut? Setelah selesai di DKPP RI tahun 2022, apa aktivitas ibu sekarang? Saya mengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Jadi aktivitasnya ya mengajar di kampus, kemudian diskusi sama mahasiswa. Terus melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dan melakukan penelitian, menulis jurnal ilmiah. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat banyak tuh yang masih berkaitan dengan isu pemilu dan demokrasi. Misalnya apa saja? Kita masih sering bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, DKPP, membangun awareness masyarakat dalam bentuk kegiatan pendidikan pemilih untuk berpartisipasi melakukan pengawasan. Kemudian melakukan advokasi representasi keterwakilan perempuan bersama dengan para penggiat pemilu. Juga me...
Posting Komentar
Lanjutkan Baca

Terperdaya Kebutuhan Palsu

Pergerakan nilai rupiah terhadap dollar Amerika terus melemah. Mengacu pada treck record beberapa tahun terakhir,  nilai tukar rupiah saat ini -yang sempat mencapai angka 11 ribu menjadi yang terburuk dalam 4 tahun terakhir. Beberapa pengamat ekonomi bahkan mengisyaratkan jika krisis 98 sangat mungkin kembali terulang. Melihat aktivitas impor yang masih tinggi, atau bahkan semakin tinggi, melemahnya nilai tukar rupiah tentu sangat mempengaruhi situasi perekonomian nasional, mengingat posisi dollar sebagai alat transaksi utama perdagangan dunia. Kondisi ini mengakibatkan harga beberapa kebutuhan,–terlebih kebutuhan yang bergantung pada komoditas impor mengalami kenaikan.
6 komentar
Lanjutkan Baca