Masykurudin Hafidz, Santri yang "Membelot" Jadi Pegiat Pemilu

Foto Istimewa

Ingin Buktikan Islam dan Demokrasi Compatible

Tanpa memiliki latar belakang pendidikan kepemiluan, sosok Masykurudin Hafidz justru banyak terlibat dalam perjalanan pesta demokrasi di Indonesia beberapa tahun belakangan. Selain melakukan pemantauan, sumbangsih pemikiran aktivis Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) itu banyak di dengar oleh pemangku kebijakan kepemiluan.

Oleh : Folly Akbar, Jakarta*)

Ya, pria yang akrab disapa Cak Masykur itu sejatinya adalah seorang santri tulen. Lahir dari keluarga yang taat beragama, membuat darah santri mengalir di sanubarinya sejak dini. Tak ayal, mulai dari pendidikan dasar, hingga perguruan tinggi, lembaga tempatnya menempuh pendidikan selalu saja beririsan dengan pendidikan agama.

“Saya di MI, MTS, MA juga khusus keagamaan. Kemudian masuk LIPIA punya Arab Saudi,” ujarnya kepada Jawa Pos.

Kiprahnya terjun ke dunia sosial baru dimulai saat dia masuk ke organisasi Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) tahun 2002. Selain kuliah, dia menyempatkan diri keluar dari rutinitasnya sebagai santri. Itupun, masih tidak ada kaitannya dengan pemilu. Saat itu, dia masih bergerak di kegiatan-kegiatan sosial semata.

Barulah di tahun 2007, sepak terjangnya dalam urusan kepemiluan resmi dimulai. Kebetulan, P3M merupakan satu dari puluhan organisasi yang masuk dalam lingkup JPPR. “Tahun 2007, saat pilkada Jakarta saya ditugaskan mewakili P3M ke JPPR. Namanya santri ya mau,” imbuhnya.

Namun, Masykur menjelaskan, pilihannya untuk mau terjun ke dunia pemilu bukan semata-mata mengikuti perintah. Di sisi lain, dia juga memiliki misi pribadi. Salah satunya mendobrak pemahaman ‘kuno’ yang banyak melekat di masyarakat kala itu.

Singkatnya, dia ingin membuktikan, bahwa nilai ketaatan terhadap agama yang tinggi, tidak lantas membuat seseorang alergi terhadap demokrasi. Masykur yakin, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi “yang sebenernya” sangat nyambung dengan ajaran agama.

 “Saya ingin buktikan agama dengan demokrasi bisa compatible,” kata pria yang akrab dengan peci hitam tersebut.

Nah, baru bergabung di JPPR, dia langsung diberi tugas yang cukup berat untuk kaliber pendatang baru. Bapak beranak satu itu didaulat menjadi koordinator pemantau di wilayah Jakarta Timur saat Pilkada DKI Jakarta 2007. Selain mengukuti bimbingan teknis, dia juga memiliki cara sendiri untuk belajar memantau. Yaitu dengan rajin membaca Undang-undang.

“UU bunyinya gimana, di lapangan kondisinya gimana. Kalau ga sesuai berarti ada yang dilanggar,” ujarnya memberi tips.

Cukup sukses di jabatan pertamanya, karier pria kelahiran Banyuwangi di JPPR langsung meroket. Saat pergantiaan kepengurusan di 2009, dia didaulat menjadi sekretaris nasional. Dua tahun kemudian dipercaya menjadi manajer pemantau, dan dua tahun kemudian duduk di kursi deputi. Serta puncaknya terjadi pada 2015, di mana dia diangkat menjadi koordinator nasional.

“Saya termasuk orang beruntung, belajar kepemiluan semua tanggung jawab pernah diikuti,” tuturnya.

Selama menjalani berbagai jabatan di JPPR, pengetahuannya pun terus digenjot. Bukan hanya menyangkut pemantauan, dia juga belajar banyak hal menyangkut kepemiluan. Mulai dari yang sifatnya teknis, sampai dengan hal-hal teroritis seperti sistem pemilu dan sebagainya. Kebetulan, banyak ahli kepemiluan yang ditemuinya selama beraktivitas di JPPR.

"Setiap kali mendengar pendapat mereka, saya bertanya ada dibuku apa? Kalau ada saya cari," terang pria berkacamata itu.

Nah, menjadi pegiat pemilu yang berdiri di luar kelembagaan negara sendiri telah memberinya banyak pengalaman. Baik suka maupun duka. Senangnya, kata Masykur, dia bisa menyamaikan argumen secara mandiri. Tanpa harus terbebani dengan kepentingan apapun.

Selain itu, dia juga bisa bergaul dengan semua pihak. Baik penyelenggaa, maupun peserta pemilu seperti partai politik tanpa adanya sekat.

Lalu, apa dukanya? “Saya sering diprotes keluarga,” ujarnya lantas tertawa.

Menurutnya, kesibukannya sebagai pemantau memang cukup menyita waktu. Apalagi, jika dalam momen agenda politik seperti Pilkada dan Pemilu. “Biasanya dua minggu sekali pulang ke Jogja. Tapi kalai lagi overload bisa sebulan sekali. Keluarga mengerti, tapi tetep protes,” ujarnta berkelakar.

Selain itu, kesulitan lain yang dihadapinya adalah adanya tuntutan untuk terus bersikap netral. Kalaupun dalam sebuah kontestasi pemilu dia memiliki ‘jagoan’, Masykur harus tetap menjaga diri. Ini penting, untuk tidak terkesan condong ke salah satu pihak saat berpendapat maupun dalam memantau.

Selain itu, satu hal yang selalu ditanamkan dalam hati hingga saat ini. Bahwa sebagai seorang pemantau, haram baginya “melacurkan diri” demi materi. Oleh karenanya, saat ada pihak-pihak yang berupaya menggunakan posisinya untuk kepentingan tertentu, dengan tegas dia menolaknya.

Contohnya, saat mendorong pengembalian Pilkada menjadi pemilihan langsung 2014 lalu, ada oknum yang mencoba memanfaatkannya. Sebetulnya, secara pandangan sama, yakni mengembalikan pilkada menjadi demokrasi langsung. Hanya saja, motifnya beda.

“Dia pengen pilkada langsung agar menguntungkan sebagai lembaga survei. Meskipun keinginannya sama, tapi substansi alasannya berbeda, tidak bisa kita terima,” tegasnya.

Meski demikian, pria kelahiran 31 Agustus 1981 itu mengaku tidak mau ambil pusing dengan semua suka maupun duka yang datang silih berganti. Sejak awal, dia sadar betul, itu merupakan bagian dari dinamika dan resikonya sebagai pemantau pemilu independen.

Lantas, apakah ada cita-cita bergabung menjadi penyelenggara pemilu? “Kemungkinan untuk bergabung ga tertutup. Ya sembari tetap menyiapkan masyarakat sipil untuk memantau pemilu,” tuturnya diplomatis. “Mau diluar atau dalam, yang penting kontribusi,” pungkasnya bijak.